Seekor Kerbau Membajak Sawah

“Intermezzo”

Entah kebetulan, entah kecoplosan, entah suratan takdir, seorang staf presiden SBY di Istana Kepresidenan Cipanas menyatakan bahwa Presiden SBY urung diwawancarai oleh wartawan stasiun televisi RCTI pada 1/2/2010 pagi karena tak menemukan latar belakang yang cocok, yakni sawah. Alasan ini menjadi istimewa, tatkala 28 Januari 2010 silam, aksi unjuk rasa 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II ‘dihadiri’ makhluk yang selama ini identik dengan sawah yakni kerbau Si BuYa [1].

“Wawancara dengan RCTI gagal karena Presiden ingin mendapatkan pemandangan sawah-sawah yang menjadi latar belakang wawancaranya. Akan tetapi, tidak dapat yang cocok, jadi ditunda,”
–ujar seorang staf, yang keceplosan dan didengar beberapa wartawan di Istana Kepresidenan Cipanas- -[2]

Malu dengan fakta yang disampaikan salah satu staf presiden yang kecoplosan, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah. Demi menjaga image, Pak Jubir memberi alasan berbeda dengan staf presiden. Pak Jubir menyampaikan alasan penundaan wawancara karena waktunya tidak tepat, bukan tempat yang tidak tepat. Kontradiksi pernyataan Pak Jubir semakin jauh dari realitas dari fakta bahwa pak SBY harus berpindah-pindah mencari 3 lokasi ’syuting’ yang tepat. Karena tidak ada sawah, akhirnya diputuskan ’syuting’ dilakukan berlatar taman / hutan lindung. Wawancara RCTI akhirnya berhasil dilakukan pada hari Rabu, 3 Feb 2010 bertempat di taman Istana Kepresidenan. Tema dari wawancara menyangkut swasembada pangan.

“Presiden mencari sawah yang padinya hijau royo-royo, akan tetapi sulit. Karena baru musim tanam. Jadi, diubah hari Rabu ini. Sebagai gantinya, lokasi yang dituju adalah sekitar taman dan hutan lindung di Istana Kepresidenan,”
–ujar seorang staf presiden– [3]

Demonstransi dan Simbolik Kerbau

Demonstrasi 28 Januari 2010 silam terbilang cukup ‘istimewa’. Kehadiran kerbau SiBuYa dalam demonstrasi 100 hari kerja pemerintah SBY menjadi polemik. Demonstran yang membawa kerbau dengan tujuan menyindir SBY yang selama ini terkenal lamban menuai aksi curhat dari pak Presiden. Curhat kesekian kali SBY ini disampaikan pada sambutan pertemuan menteri dan gubernur se-Indonesia di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

“Di sana ada yang teriak-teriak SBY maling, Boediono maling, menteri-menteri maling. Ada juga demo yang bawa kerbau. Ada gambar SBY. Dibilang, SBY malas, badannya besar kayak kerbau. Apakah itu unjuk rasa? Itu nanti kita bahas,”
– Presiden SBY –[4]

Ada beberapa hal yang saya setuju dengan apa yang disampaikan presiden SBY sebagai tanggapan aksi demonstrasi 28 Januari 2010.Unjuk rasa merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Unjuk rasa semestinya menjadi wahana partisipasi dan kreativitas setiap warga negara dalam membangun kehidupan negara yang berdemokrasi. Sebagai wahana terakhir masyrakat untuk memberi masukan kepada pemerintah, selain melalui ajang rapat umum, diskusi atau pawai.

Kebebasan dalam unjuk rasa ini hendaknya bertanggungjawab, menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, dilaksanakan secara damai dengan tetap menjaga keutuhan bangsa. Dan dalam hal ini, pemerintah atau objek yang menjadi sasaran demonstrasi hendaknya merespons setiap unjuk rasa dengan bijak dan merakyat. Tanpa kritik, maka akan memberi ruang bagi pemerintah menjadi otoriterian.

Disini, demonstran yang meneriakin seorang pejabat negara dengan kata maling tanpa ada bukti yang jelas, tentu merupakan unjuk rasa yang tidak bertanggungjawab. Demonstran tersebut telah melangkah terlalu jauh menvonis seseorang. Ini adalah perilaku main hakim sendiri. Lebih jauh, tuduhan maling tanpa bukti merupakan fitnah. Dan tentunya, demonstrasi seperti ini jauh dari etika kepantasan dan kesantunan, terlebih dalam kultur timur, dengan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup negara.

Aksi demonstrasi yang tidak bertanggungjawab ini sesungguhnya dapat menurunkan nilai positif dari kemerdekaan atau kebebasan berpendapat. Perilaku demonstrasi menjadi pelik tatkala pemerintah hampir tidak pernah mendengar aspirasi para demonstran yang berdemo dengan santun. Hal-hal substansial dalam demo yang santun kurang ditangkapi. Dan parahnya media massa seperti TV justru menayangkan aksi dorong-mendorong antara polisi dan demonstran, bukan isi orasi dari demonstran.

Lebih jauh daripada itu, pesan-pesan demonstran seperti reformasi birokrasi, penangangan pasar bebas ASEAN-China, pembentukan UU pembuktian terbalik, pembangunan infrastruktur tepat berjalan mandeg bahkan tidak masuk dalam prioritas program. Sebagian demonstran pada hakikatnya ingin mempertanyakan janji-janji yang disampaikan capres SBY-Boediono kepada rakyat Indonesia. Janji bahwa pro-rakyat, mengatur anggaran negara untuk kepentingan rakyat dan efisiensi hanyalah janji-janji angin surga.

Bukannya menghemat anggaran untuk dialihkan kepada program lebih urgen, pemerintah justru mengadakan mobil dinas mewah Rp 1.2 miliar per unit (total sekitar 100 miliar) , renovasi rumah anggota DPR RI Rp 700 juta (total Rp 392 miliar), pengadaan laptop super mewah anggota dewan Rp 16 juta per unit (total Rp 9 miliar), hingga pembuatan pagar istana super mahal seharga Rp22 miliar dan rencana pembelian pesawat Boeing VIP seharga Rp 700 miliar. Belum lagi ambisi menaikan gaji para pejabat negara.

Dari sinilah, mestinya presiden SBY menanggapi hal substansi asprirasi demonstran, baru menanggapi demonstran yang tidak sopan dalam satu paket. Bila presiden hanya begitu serius menanggapi kebo “SiBuYa” yang secara eksplisit menyinggung bapak presiden, maka publik akan bertanya mengapa pak Presiden tidak menegur/sanksi kepada sikap/perbuatan Ruhut Sitompul?

Akhir kata, saya tidak ingin jika kepala negara kita, para pejabat kita yang tidak terbukti secara hukum melakukan tindakan pidana, dihina-hina atau divonis sebagai seorang kriminal. Penghinaan atau penyebutan maling kepada pejabat negara tanpa bukti merupakan ucapan yang sama sekali tidak layak, tidak pantas dan jauh dari etika. Begitu juga demonstrasi tanpa tujuan, yang hanya melakukan aksi karena dibayar merupakan aksi yang menjijikan. Kita berharap, para demonstran benar-benar memperjuangankan aspirasinya secara murni demi sebuah kebenaran. Sementara, kita berharap pemerintah mau mendengar aspirasi rakyat melalui sarana demonstrasi, sebuah alat bagi rakyat untuk berbicara kepada ’sang raja’ demi perbaikan dan kemajuan bangsa.

Sumber:
[1] Detiknews, 28 Jan 2010
[2] Kompas, 2 Feb 2010
[3] Kompas, 2 Feb 2010
[4] Detiknews, 2 Feb 2010